Menyimak berita tentang gonjang-ganjing anggaran baik di DPR, Kementerian, Satker Pemerintah Pusat sampai dengan anggaran Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan tengah terjadi bounded rationality dalam anggaran pemerintah. Ternyata gembar-gembor anggaran berbasis kinerja yang selama ini terjadi baru sebatas tataran aturan -agar lebih sopan daripada disebut "tataran angan-angan"-. Coba kita tengok alokasi anggaran di instansi pemerintah di sekitar kita saja, sudahkan mencerminkan anggaran kinerja yang sesungguhnya? sudah dapatkah disebut anggaran yang berimbang antar fungsi? anggaran yang adil? anggaran yang mensejahterakan? anggaran yang bersifat empowering? dan sederet pertanyaan lainnya.
Tidak usah terlalu tinggi dan terlalu jauh membahas anggaran di DPR, saya ingin fokus membahas proses perencanaan dan penganggaran di Perguruan Tinggi dimana saya mencari "sesuap, dua suap, tiga suap nasi".
Beberapa tahun ini kita ingin benar-benar mengimplementasikan anggaran kinerja yang membumi -sebagaimana fitrahnya-. Berbagai kebijakan, aturan main bahkan sistem telah dicoba digulirkan dan diciptakan demi "membuminya anggaran kinerja".
Dimana terjadinya bounded? ternyata mulai dari proses penyusunan rencana program kerja. Gonta-gantinya model dokumen perencanaan dan aturan main didalamnya menambah semakin tidak menariknya proses perencanaan dan anggaran. #tulisan ini berhenti krn saya harus rapat anggaran (lagi) entah untuk yang keberapa kalinya.... (to be continued)
