.

...to teach, to mentor, to discover, to publish, to reach beyond the walls, to change, to tell the truth...

Senin, 27 Desember 2010

LAPORAN KEUANGAN BLU: Realita Kompleksitas (Sebuah Catatan Kecil Dipenghujung Tahun)

Sebagaimana diketahui bahwa sebuah satuan kerja pemerintah yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sesuai amanat dalam PP 23 Tahun 2005, laporan keuangan BLU disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia –dalam hal ini adalah IAI—, namun akhirnya harus digabungkan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melihat aturan main sebagaimana di atas tampak bahwa satker BLU harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan dua standar yang berbeda, ini berarti satu dari sekian banyak kompleksitas BLU tengah terjadi. 

Rabu, 01 Desember 2010

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Fleksibilitas Dikerjar, Kompleksitas Didapat

Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) membawa cukup banyak konsekuensi, tidak hanya dalam bidang pelaksanaan anggaran namun juga dalam bidang perencanaan, penganggaran serta pelaporan keuangan. Konsekuensi tersebut tidak sebatas pada harus dirubahnya peraturan maupun kebijakan namun juga sampai dengan sistem keuangan serta kompetensi sumberdaya manusia.
Dalam bidang perencanaan dan penganggaran, konsekuensi yang harus dihadapi oleh satker BLU adalah adanya dua dokumen perencanaan dan anggaran yakni Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L). Secara konseptual sebenarnya kedua jenis dokumen tersebut tidak banyak perbedaan, namun secara teknis penyusunan terdapat perbedaan yang relatif signifikan khususnya dalam hal teknis penganggaran, dimana RBA menggunakan akun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan RKA K/L menggunakan akun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).